Lompat ke konten utama
Surabaya Kabar Metro

#hardjuno

Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak pada informasi yang keliru terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. 
Surabaya

Soal Rencana Pengesahan RUU Perampasan Aset oleh DPR RI Tahun Ini, Pengamat Hukum: Masyarakat Dapat Mengawal

Proses pengesahan RUU Perampasan Aset masih terus menjadi perbincangan masyarakat. Upaya DPR RI untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset pada tahun ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho mengapresiasi komitmen pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset pada 15 Desember 2026. Menurutnya, penetapan tenggat […]

Pengamat Ekonomi dan Pakar Hukum Ajukan Gagasan Asset Recovery, Bisa Jadi Solusi Masalah Pembangunan Nasional (istimewa/ surabayakabarmetro.id)
Jawa Timur

Pengamat Ekonomi dan Pakar Hukum Ajukan Gagasan Asset Recovery, Bisa Jadi Solusi Masalah Pembangunan Nasional

Persoalan pembangunan nasional saat ini menjadi sorotan berbagai orang. Termasuk juga sorotan dari para pengamat hukum dan pembangunan. Pengamat Hukum dan Pembangunan Dr. Shri Hardjuno Wiwoho bersama ekonom Prof. Gunawan Sumodiningrat menerbitkan policy brief bertajuk Asset Recovery untuk Pembangunan Nasional di tengah pembahasan RUU Perampasan Aset. Gagasan tersebut menempatkan pemulihan aset tidak […]

Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak pada informasi yang keliru terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. 
Jawa Timur

Soal RUU Perampasan Aset, Pengamat Hukum Minta Masyarakat Ikut Mengawal Proses Pembahasan

Hingga saat ini RUU Perampasan asset masih menjadi polemic di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak pada informasi yang keliru terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Menurutnya, narasi yang banyak beredar di mesos yang menyebut DPR telah menolak RUU tersebut tidak sesuai […]